sinyal — Polemik melanda film animasi Indonesia Merah Putih: One For All setelah seorang kreator 3D asal Pakistan, Junaid Miran, menuduh tim produksi menggunakan karakter buatannya tanpa izin. Melalui tanggapan di kolom komentar kanal YouTube miliknya, Junaid mengaku tidak pernah dihubungi, apalagi diminta izin atau diberi kredit oleh pihak produksi film tersebut.
Junaid menyebut karakter yang ia ciptakan dijual secara resmi di platform Reallusion dengan harga sekitar USD 149 atau setara Rp 2,4 juta. Karakter ini digambarkan sebagai anak laki-laki berkulit gelap mengenakan baju merah yang memimpin kelompok teman-temannya mencari bendera yang hilang — sosok yang diduga kuat menjadi tokoh utama dalam film Merah Putih: One For All. Menurut Junaid, kemiripan antara karakter buatannya dan tokoh dalam film tersebut terlihat jelas dari fitur wajah hingga bentuk tubuh.bacajugaPolres OKU Selatan Bersama Bulog Gelar Gerakan Pangan Murah, Warga Antusias Sambut Harga Beras Terjangkau
Tak hanya satu, Junaid mengklaim total ada enam karakter miliknya yang digunakan tanpa izin. Meski begitu, ia tidak merinci karakter mana saja yang dimaksud. “Terima kasih atas apresiasinya, semua dari Indonesia! Untuk menjawab pertanyaan yang paling sering diajukan: Tidak, tidak ada satu pun dari tim produksi yang menghubungi saya atau memberi saya kredit atas penggunaan karakter saya sebagai tokoh utama dalam film. Mereka telah menggunakan total 6 karakter,” tulisnya di YouTube.
Pernyataan Junaid memicu reaksi keras dari warganet, termasuk penonton dari Indonesia. Beberapa menyebut tindakan tersebut sebagai pencurian hak cipta dan mendorong Junaid untuk mengambil langkah hukum. Ada pula yang menyoroti ironi situasi ini, mengingat Indonesia belakangan gencar mengkampanyekan kesadaran hak cipta dan royalti.bacajugaDoorstop Polres OKU Selatan: Rekonstruksi Pembunuhan oleh Polsek Pulau Beringin
Salah satu komentar yang ramai disorot datang dari pengguna YouTube @ramananda2025: “Ada 6 di TRAILER saja, mungkin lebih banyak lagi di film lengkapnya. Saya harap Anda bisa menuntut mereka jika memungkinkan dari pihak Anda. Mereka jelas-jelas mencuri aset Anda dan ini ironis karena Indonesia terlalu keras dalam mendorong royalti dan hak cipta akhir-akhir ini dan kami sudah muak dengan itu.
Tapi tolong, teruskan karya bagusmu.” Komentar lain dari @taengbyeol menegaskan, “Sebagai orang Indonesia, silakan tuntut mereka, bro. Kamu pantas mendapatkannya karena mereka mencuri karya agungmu.”
Menanggapi tudingan tersebut, Eksekutif Produser sekaligus Sutradara Merah Putih: One For All, Endiarto, membantah bahwa timnya secara sengaja menjiplak karya orang lain. Ia mengakui adanya kemiripan, tetapi menilai hal itu wajar dalam dunia animasi. “Kalau ada kemiripan itu sah saja. Cuma pada awalnya bidang IT, animator kami membikin bukan bermaksud begitu. Tapi, dia mengeluarkan segala effortnya,” ujarnya dalam program detikPagi pada Senin (11/8/2025).
Ketika ditanya apakah desain tersebut diambil dari platform animasi luar negeri seperti Reallusion, Endiarto tidak memberikan jawaban tegas. Ia hanya menekankan bahwa animasi memiliki ruang kreatif yang luas sehingga kemiripan karakter kerap terjadi. “Kalaupun itu mendekati dan hampir mirip, kan itu nggak bisa kita harus patok begini begitu lho, karena dunia ini luas,” tambahnya.
Endiarto juga menegaskan bahwa tim animator telah bekerja keras membangun nuansa film yang kental dengan unsur Indonesia, termasuk latar pedesaan dan alam nusantara. Ia mengimbau agar penonton menilai setelah menonton film secara utuh. “Kalau dibahas, itu kan nggak kelar-kelar. Kami serahkan justifikasi itu dari penonton. Cuma kalau belum menonton secara penuh kan sepertinya tidak fair,” tuturnya.
Kasus ini menjadi sorotan publik tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di komunitas kreator digital internasional. Persoalan ini membuka kembali diskusi tentang perlindungan hak cipta di dunia animasi, di mana penggunaan aset 3D dari pasar global harus memperhatikan lisensi dan izin pencipta.
Hingga kini belum ada konfirmasi apakah Junaid akan menempuh jalur hukum, namun dukungan publik dan sorotan media berpotensi membuat masalah ini berlanjut ke ranah internasional.
