Kasus dugaan pengambilan uang sewa lahan milik warga di Sumatera Selatan semakin heboh setelah ditemukan adanya keterlibatan pihak BPKAD Sumsel. Eks pejabat Pemprov Sumsel dilaporkan ke Kejati Sumsel bersama pihak BPKAD diduga terlibat dalam penyimpangan pengelolaan aset.
Menurut kuasa hukum pemilik lahan, pihak BPKAD diduga menerima uang sewa senilai Rp 289,5 juta rupiah dari pihak ketiga tanpa izin pemilik lahan. Uang sewa tersebut diduga diambil dengan dalil penyewaan lahan milik pemerintah, padahal lahan tersebut sepenuhnya milik warga.
Pihak BPKAD belum memberikan tanggapan resmi mengenai kasus ini, namun pihak yang dilaporkan mengatakan bahwa proses sewa menyewa aset pemerintah sepenuhnya menjadi wewenang BPKAD sebagai pengelola aset resmi. Ia juga meminta agar masyarakat menghubungi BPKAD untuk penjelasan lebih lanjut.
Kuasa hukum klien telah meminta aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti laporan ini secara serius dan segera melakukan penyelidikan untuk mengungkap kebenaran kasus ini.
